Pada hari Selasa, 6 Mei 2025, telah diselenggarakan sebuah kegiatan kolaboratif antara dua program unggulan dari LSO Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) Lingkar Studi Ekonomi Islam (LiSEnSi) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yakni Kabul (Kajian Bulanan LiSEnSi) dan Rewind (Research With RnD). Bertempat di Teater, Lantai 2 Gedung FEB Baru, acara ini mengangkat tema yang sangat relevan dengan dinamika global saat ini, yaitu “Emas Digital vs Politik Global: Bisakah Emas Digital Jadi Tameng Ekonomi Indonesia di Tengah Gejolak?”. Kegiatan ini menghadirkan narasumber inspiratif, Tya Ryandini, S.E., Sy., M.M.
(HC Professional), yang merupakan akademisi sekaligus praktisi di bidang keuangan syariah dan ekonomi digital.
Acara dimulai dengan pembukaan perwakilan pengurus dan pembina LiSEnSi. Dalam sambutannya, menekankan pentingnya mahasiswa ekonomi Islam tidak hanya memahami teori-teori dasar, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan isu-isu kontemporer dalam skala global. Dalam sesi pemaparan materi utama, pemateri memulai dengan pemetaan kondisi ekonomi dan politik global yang sedang mengalami ketidakpastian tinggi. Ia menjelaskan bagaimana serangkaian krisis global, mulai dari dampak berkepanjangan pandemi Covid-19, konflik Rusia dengan Ukraina, ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, hingga perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, telah menciptakan tekanan besar terhadap stabilitas ekonomi dunia. Situasi ini mendorong negara-negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia, untuk mencari instrumen baru yang dapat memperkuat daya tahan ekonominya dari guncangan global yang berulang.
Dalam konteks Indonesia, pemateri menekankan bahwa meskipun berada di tengah pusaran krisis global, ekonomi nasional tetap menunjukkan tanda-tanda ketahanan. Data kuartal pertama tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan konsumsi domestik secara signifikan, terutama saat Ramadan dan Idulfitri, dengan transaksi mencapai Rp248,1 triliun. Sektor manufaktur juga terus berkembang, menunjukkan pertumbuhan produksi dalam negeri. Meski inflasi naik dari 1,03% menjadi 1,95% pada April 2025, Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuan di 5,75% sebagai kebijakan moneter yang stabil.
Pemateri membahas potensi emas digital sebagai instrumen ekonomi yang menjanjikan di tengah ketidakpastian global. Emas dikenal sebagai aset safe haven yang melindungi nilai dari inflasi dan krisis. Kini, dengan kemajuan teknologi finansial, emas tersedia dalam bentuk digital yang lebih mudah diakses. Contohnya, produk e-mas dari Bank Syariah Indonesia memungkinkan masyarakat membeli emas mulai dari Rp50.000, sehingga mendorong inklusi keuangan serta literasi dan partisipasi investasi syariah, khususnya di kalangan generasi muda. Dalam hal ini pemateri menyoroti potensi besar Indonesia di sektor pertambangan emas dengan cadangan mencapai 20.803 ton di berbagai wilayah seperti Papua dan Nusa Tenggara Barat, menjadikannya produsen emas kedelapan dunia. Melalui kebijakan hilirisasi dan pembangunan smelter Freeport di Gresik, pemerintah menargetkan peningkatan produksi emas nasional hingga 160 ton per tahun, yang berpotensi menaikkan posisi Indonesia ke peringkat kelima dunia.
Salah satu poin penting yang diangkat dalam diskusi ini adalah membahas konsep Bullion Banking, yaitu sistem perbankan berbasis emas sebagai instrumen keuangan utama. Emas dapat berfungsi sebagai simpanan, titipan, jaminan pembiayaan, atau objek perdagangan. Dalam perspektif syariah, konsep ini kuat karena emas adalah aset riil dan bernilai intrinsik. Pemateri membedakan antara “simpanan emas” yang bisa dimanfaatkan bank, dan “titipan emas” yang hanya disimpan. Bullion Banking dinilai sebagai solusi keuangan masa depan yang stabil, aman, dan sesuai prinsip muamalah.
Sebagai penutup, pemateri menekankan bahwa emas digital bukan hanya inovasi teknologi, tetapi juga alat strategis untuk membangun kemandirian ekonomi nasional berbasis aset riil dan prinsip syariah. Untuk mewujudkannya, diperlukan kolaborasi lintas sektor, dukungan regulasi, edukasi publik, dan partisipasi generasi muda. Ia menegaskan bahwa masa depan ekonomi Indonesia harus dibangun dengan visi, keberanian, dan komitmen terhadap inovasi yang tetap menjunjung keadilan sosial.