Wajib Halal Mundur Lagi: Kelonggaran bagi UMKM atau Persoalan yang Tertunda?

Gambar Menteri UMKM Maman Abdurrahman bersama jajaran Kementerian UMKM menyampaikan keterangan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Sumber: ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha (2026).

Pemerintah memperpanjang batas waktu sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMK) hingga 17 Oktober 2028. Sebelumnya, kewajiban tersebut dijadwalkan berlaku mulai 18 Oktober 2026. Keputusan ini memberikan waktu tambahan bagi pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan UMK dalam memenuhi aturan yang sudah direncanakan sejak beberapa tahun lalu.

Perpanjangan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2026 yang mengubah PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Penyesuaian berlaku untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari usaha mikro dan kecil. Sementara itu, kewajiban sertifikasi halal bagi usaha menengah dan besar untuk kategori tersebut tetap berlaku sejak 18 Oktober 2024.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengakui bahwa kewajiban sertifikasi halal masih menjadi beban bagi sebagian pelaku usaha. Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/10/2026), Maman menyampaikan bahwa pemerintah sedang membahas solusi bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan asosiasi pengusaha.

“Kita setuju bahwa kita perlu menjalankan undang-undang ini, tetapi jangan sampai undang-undang ini justru menjadi beban bagi UMKM kita,” ujar Maman, dikutip dari ANTARA News.

Menurut data yang disampaikan Maman, akumulasi penerbitan sertifikat halal telah mencapai sekitar 4,43 juta, dengan kurang lebih 16 juta produk tercakup dalam sertifikasi. Meski jumlahnya cukup besar, pemerintah menilai cakupannya masih perlu diperluas.

Padahal, pemerintah sudah menyediakan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Sepanjang 2026, BPJPH menyiapkan kuota 1,35 juta sertifikat halal gratis bagi pelaku UMK yang memenuhi persyaratan. Program ini menggunakan skema self-declare atau pernyataan mandiri dengan pendampingan dari Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Pendaftarannya dilakukan melalui sistem SIHALAL.

Namun, sertifikasi halal bukan hanya soal biaya. Pelaku usaha juga harus memenuhi sejumlah ketentuan, mulai dari kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), penggunaan bahan yang terjamin kehalalannya, hingga proses produksi yang sesuai persyaratan. Tidak semua produk bisa menggunakan skema self-declare karena ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi.

Bagi usaha rumahan atau pedagang kecil yang belum terbiasa mengurus administrasi, proses tersebut bisa menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, pendampingan dan sosialisasi tetap dibutuhkan agar pelaku usaha memahami cara mengurus sertifikasi tanpa harus kebingungan dengan persyaratannya.

Di sisi lain, sertifikasi halal memiliki manfaat bagi perkembangan usaha. Selain memberikan kepastian kepada konsumen mengenai kehalalan produk, sertifikat halal juga dapat meningkatkan kepercayaan pembeli dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Hal ini menjadi penting seiring berkembangnya industri halal, baik di Indonesia maupun di pasar internasional.

Perpanjangan waktu hingga 2028 memberi kesempatan bagi pemerintah untuk memperbaiki layanan dan memperluas pendampingan. Pelaku usaha pun memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan.

Namun, tambahan waktu belum tentu menyelesaikan seluruh persoalan. Jika kendala administrasi dan akses pendampingan masih belum teratasi, sebagian UMK berpotensi menghadapi kesulitan yang sama ketika batas waktu berikutnya tiba.

Pemerintah kini memiliki waktu untuk memastikan program sertifikasi halal semakin mudah dijangkau, terutama oleh usaha kecil yang membutuhkan bantuan. Dengan adanya program sertifikasi gratis, pekerjaan berikutnya bukan sekadar menambah jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga memastikan pelaku usaha memahami prosesnya dan mampu menjaga kehalalan produk secara berkelanjutan. Jika tidak ada perbaikan selama masa perpanjangan, tenggat 2028 berisiko kembali menghadirkan persoalan yang sama.

Sumber/Referensi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *