Wisata Halal Indonesia 2026: Prestasi di Atas Kertas, Tertahan di Lapangan

Ada sesuatu yang ganjil terjadi pada Indonesia sepanjang paruh pertama 2026. Dalam rentang beberapa minggu, negara ini menerima dua rapor global tentang hal yang sama, wisata ramah Muslim, dengan hasil yang nyaris berkebalikan. Global Muslim Travel Index (GMTI) 2026 milik Mastercard dan CrescentRating menobatkan Indonesia naik tiga tingkat ke peringkat kedua dunia, skor tertingginya sepanjang sejarah keikutsertaan. Tapi State of the Global Islamic Economy Report (SGIE) 2025/2026 milik DinarStandard justru mencatat hal sebaliknya untuk sektor yang sama: Indonesia yang tahun lalu ada di posisi kedua, kali ini malah tak masuk lima besar.

Infografis The Global Islamic Economy 2024/25 Overview yang dirilis oleh DinarStandard dalam laporan
State of the Global Islamic Economy Report (SGIE) 2025/26.

Anehnya, ini terjadi pada sektor yang justru sedang tumbuh paling kencang di antara semua cabang ekonomi syariah. DinarStandard memproyeksikan belanja wisatawan Muslim dunia melonjak dari 249 miliar dolar AS pada 2024 menjadi 424 miliar dolar AS pada 2029, hampir dua kali lipat dalam lima tahun. Jadi bukan soal pasarnya yang mengecil. Ada yang lebih spesifik sedang terjadi di dalam negeri, dan dua lembaga ini kebetulan sedang menyorotinya dari sudut yang berbeda.

Bedanya sederhana kalau ditelusuri lebih jauh. GMTI mengukur apa yang dirasakan turis begitu kakinya menapak di Indonesia, lewat kerangka ACES yang menilai akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan. Skor Indonesia di komponen makanan halal naik jadi sempurna, akomodasi membaik, bahkan aspek warisan budaya ikut terangkat. Semua itu hasil kerja BPJPH dan Kementerian Pariwisata yang menggratiskan sertifikasi halal untuk pelaku usaha kecil di desa wisata. SGIE mengukur hal yang berbeda seberapa siap ekosistem industri itu sendiri, dari regulasi sampai rantai pasok, untuk bersaing dalam jangka panjang.

Dua Wajah Prestasi dalam Satu Semester

Bedanya sebenarnya ada pada apa yang diukur. GMTI menilai pengalaman wisatawan Muslim secara langsung di lapangan melalui kerangka ACES (Access, Communication, Environment, Services) yang mencakup 17 indikator. Pada GMTI 2026, skor komponen Halal Dining Indonesia naik dari 96 menjadi 100, Accommodation dari 75 menjadi 80, dan Heritage & Experiences dari 31 menjadi 35. Kombinasi ini mengantarkan Indonesia sejajar dengan Arab Saudi dan Turki di peringkat kedua, hanya tertinggal dari Malaysia yang bertahan di puncak dengan skor 82.

SGIE mengukur hal yang berbeda: seberapa siap ekosistem industri wisata halal itu sendiri untuk bersaing dalam jangka panjang, bukan sekadar pengalaman satu kali kunjungan. Di titik inilah Indonesia keteteran, tersingkir dari lima besar dunia meskipun sektor ini justru yang paling cepat tumbuh dari seluruh cabang ekonomi syariah, dengan nilai belanja wisatawan Muslim dunia diproyeksikan melonjak dari 249 miliar dolar AS pada 2024 menjadi 424 miliar dolar AS pada 2029.

Prestasi yang Selama Ini Dilihat dari Permukaan

Selama beberapa tahun terakhir, klaim keberhasilan wisata halal Indonesia memang lebih banyak bersandar pada angka yang mudah dihitung: jumlah restoran bersertifikat halal, hotel syariah, atau keberadaan masjid. Lombok, misalnya, kerap dibanggakan karena memiliki lebih dari 8.000 masjid, 60 restoran dan 60 hotel bersertifikat halal, serta 25 situs warisan Islam, modal yang membuatnya berulang kali dinobatkan sebagai destinasi ramah Muslim terbaik di dalam negeri. Aceh dan Sumatra Barat mengikuti pola serupa, mengandalkan identitas keislaman yang sudah mengakar untuk menarik wisatawan Muslim domestik maupun mancanegara.

Masalahnya, metrik semacam itu hanya menangkap sebagian kecil dari apa yang sebenarnya dinilai dunia. Sejumlah pengamat pariwisata mencatat bahwa performa Indonesia yang sempat menempati posisi kedua dunia untuk sektor wisata ramah Muslim di SGIE 2024/2025 justru berbalik arah setahun kemudian, sebuah sinyal bahwa modal sertifikasi dan jumlah fasilitas keagamaan saja tidak cukup untuk menjaga daya saing jika tidak dibarengi pembenahan yang lebih struktural.

Ketika Aksesnya Belum Menyusul Sertifikasinya

Selama ini, pembenahan wisata halal Indonesia lebih banyak berkutat pada apa yang bisa disebut soft infrastructure sertifikasi halal, musala, dan rambu penunjuk arah. Padahal, persoalan yang lebih mendasar ada pada hard infrastructure, yaitu jalan, bandara, dan pelabuhan. Raja Ampat, yang punya kekayaan bawah laut kelas dunia, sampai sekarang belum memiliki penerbangan internasional langsung, sementara jalan dan dermaga di kawasan itu masih dalam proses pembangunan. Pulau Seram mengalami nasib serupa: untuk mencapainya, wisatawan harus melalui rute berlapis, naik pesawat, disambung feri, lalu mobil, sebuah perjalanan panjang yang membuat banyak orang akhirnya urung berkunjung meski keindahan alamnya tak kalah dari destinasi yang lebih populer.

Riset soal aksesibilitas wisata Indonesia menyebut pola ini sebagai “First Mile–Last Mile” wisatawan mudah mencapai kota besar, tapi kesulitan pada tahap akhir menuju destinasi karena jalan rusak dan minimnya transportasi umum. Contohnya terlihat pada wisatawan yang hendak menuju Gili Trawangan, yang justru lebih sering terbang lewat Bali ketimbang Lombok, padahal secara administratif Gili Trawangan lebih dekat ke Lombok. Akibatnya, Bali menjadi satu-satunya hub, dan harga tiket ke destinasi tersebut pun ikut membengkak.

Bali Masih Jadi Satu-satunya Pintu Masuk

Angka resmi BPS memperlihatkan betapa berat sebelahnya peta ini. Sepanjang 2025, dari total 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, sebanyak 6,95 juta atau hampir 45 persennya langsung masuk melalui Bali saja, menurut catatan BPS Provinsi Bali. Artinya, hampir separuh turis asing yang datang ke Indonesia tidak pernah menyentuh wilayah lain sama sekali, termasuk destinasi-destinasi ramah Muslim di luar Jawa dan Bali yang sebetulnya sedang digenjot pemerintah.

Kondisi ini diperkuat data dari ruang rapat Komisi VII DPR RI akhir Oktober tahun lalu. Wakil Ketua Komisi VII, Lamhot Sinaga, membeberkan bahwa dari Rp243 triliun devisa pariwisata pada 2024, 44 persennya masih menumpuk di Bali saja.

“Ini ada ketimpangan sama sekali,” ujarnya, membandingkan Bali yang hampir 90 persen ekonominya bertumpu pada pariwisata dengan kawasan seperti Danau Toba, Labuan Bajo, dan Raja Ampat yang manfaatnya belum menetes ke masyarakat sekitar.

Ia bahkan menyebut contoh yang cukup menampar: harga tiket ke Maluku bisa lebih mahal ketimbang terbang ke Thailand, bukan karena jaraknya lebih jauh, tapi karena rute penerbangannya memang tidak sepadat dan sekompetitif itu. Padahal, secara historis pasar wisatawan Muslim Indonesia sudah cukup besar untuk dikembangkan lebih jauh: pada 2019 saja, jumlah wisatawan Muslim ke Indonesia tercatat 3,6 juta orang dengan kontribusi devisa Rp42 triliun, angka yang berpotensi jauh lebih tinggi kalau infrastrukturnya merata.

Analisis dan Kesimpulan

Kalau ditarik benang merahnya, lonjakan GMTI dan kemerosotan SGIE di sektor yang sama bukan dua kabar yang saling meniadakan keduanya justru menunjuk ke satu masalah struktural yang belum tuntas. Indonesia sudah terbukti cukup baik dalam merawat pengalaman wisatawan Muslim begitu mereka tiba: sertifikasi halal, musholla, dan penguatan layanan berhasil mendongkrak skor dalam waktu singkat. Tapi semua itu belum cukup kalau bandaranya belum punya penerbangan reguler, jalannya masih berlubang, atau rute menuju destinasi terbaik kita masih harus muter lewat satu hub yang sama.

Selama anggaran Kawasan Strategis Pariwisata Nasional terus terkonsentrasi pada destinasi yang sudah mapan, destinasi ramah Muslim potensial seperti Lombok, Aceh, Raja Ampat, dan Pulau Seram akan terus tertinggal bukan karena kalah menarik, tapi karena belum punya akses yang sebanding. Untuk sebuah sektor yang nilainya diproyeksikan tumbuh hampir dua kali lipat dalam lima tahun ke depan, pertaruhannya bukan cuma soal naik-turun peringkat di laporan tahunan. Kalau soft infrastructure yang sudah kuat tidak segera diimbangi hard infrastructure yang merata ke seluruh penjuru negeri, Indonesia berisiko terus mengulang cerita yang sama dipuji sebagai destinasi yang ramah, tapi belum benar-benar siap sebagai pemain industri.

Sumber/Referensi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *